LOADING

Tujuan

Dalam sebuah perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Government) adalah sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Secara teoritis, praktek good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia dituntut untuk dapat menjadi pelopor implementasi GCG.  PT Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu BUMN mengambil posisi utama untuk mendorong terlaksananya pengelolaan perusahaan dengan berupaya merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.  Penerapan prinsip-prinsip ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat.

Kementerian BUMN pada tahun 2010-2012 telah menerbitkan serangkaian kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan Menteri Negara BUMN diantaranya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, yang secara signifikan berpengaruh terhadap kebijakan GCG pada PT Jasa Raharja (Persero) serta Keputusan Sekretaris Menteri BUMN  No. SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 6 Juni 2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN

 

Prinsip - Prinsip GCG, meliputi:

  1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
  2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
  3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

 

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

  1. Sebagai salah satu konsep kebijakan yang dapat membantu Perusahaan meningkatkan kinerja dan nilai (value) Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
  2. Sebagai fundamental penting aktivitas bisnis Perusahaan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi dan misi Perusahaan serta akan menciptakan motivasi dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.
  3. Sebagai salah satu proses dalam upaya mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam Perusahaan serta merupakan wujud nyata implementasi GCG ditingkat operasional.
  4. Sebagai salah satu acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan GCG.
  5. Sebagai salah satu acuan bagi stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan yang selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja dilingkungan Perusahaan.

 

b. Ditujukan Untuk

  1. Menjadi rujukan/pedoman bagi insan Jasa Raharja untuk melakukan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra Perusahaan.
  2. Menjadi sebuah kebijakan yang berlaku bagi segenap insan Jasa Raharja dimana Perusahaan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan agar memahami dan memaklumi apa yang menjadi standar kerja Perusahaan.
  3. Menjadi sebuah dokumen yang dinamis dimana Perusahaan akan selalu mengkaji pedoman GCG secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan. Untuk itu Perusahaan akan selalu menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi pada Pedoman GCG.
  4. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif penyimpangan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai penerapan pedoman GCG.
  5. Memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman antar insan Jasa Raharja dalam menerapkan tata nilai etika Perusahaan.

© 2016 - PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara